REDD Plus | RI Ajak Negara-negara Besar Terlibat

Pemerintah Indonesia memperluas keterlibatan negara-negara besar untuk mendukung progam pengurangan emisi dari pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Kerja sama Indonesia sebelumnya dengan pemerintah Norwegia akan ditambah lagi dengan Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat kepada pers, seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Menteri Keuangan Kanada James H Flaherty di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/11/2010).

"Salah satu materi yang dibahas Wapres dengan Menkeu Kanada di antaranya tawaran Wapres agar Kanada ikut serta dalam program pengurangan emisi di Indonesia melalui program REDD+," ujar Yopie.

Menurut Yopie, meskipun tertarik, pemerintah Kanada akan mempelajari lebih dulu program tersebut. "Menkeu Kanada mengakui masih akan melihat lagi tawaran tersebut mengingat Kanada sendiri baru 10 persen pengurangan emisinya," katanya.

Selain dengan Norwegia, tambah Yopie, Indonesia juga sudah menawarkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. "Mereka semuanya menyatakan minatnya," kata Yopie.

Sebagaimana diketahui, pada kunjungan kerjanya di Oslo, Norwegia, Mei silam, pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian mengenai program REDD+. Untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Norwegia menjanjikan komitmen dana sebesar 1 miliar dollar AS apabila Indonesia melakukan pengurangan emisi.

Di tempat yang sama Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangungan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Lembaga REDD+ mengatakan kemajuan kerja sama dengan Norwegia sudah sangat maju mengenai tindak lanjut REDD+.

"Sekarang kita dalam proses memilih satu dari sembilan provinsi yang akan dijadikan proyek utama pengurangan emisi," ujarnya.

Menurut Kuntoro, dari sebelumnya lima provinsi kini ditambah menjadi sembilan provinsi. Kelima provinsi itu adalah Riau, Aceh, Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Ada pun provinsi tambahan lainnya di antaranya adalah Papua Barat. Jambi dan Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Kita juga sekarang dalam proses pembentukan lembaganya dan menyiapkan organisasi yang akan memonitor, melaporkan dan melakukan verifikasi atas pengurangan emisi yang dilakukan melalui deforestasi dan pencegahan perusakan hutan," ujarnya.

Satgas, menurut Kuntoro, juga telah menyiapkan mekanisme pengaturan keuangannya untuk pengelolaan REDD+. "Pemilihan provinsi akan dilakukan akhir tahun ini," katanya.

Sumber : Kompas

Manfaat Hutan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Sosialisasi Pelaksanaan REDD-Plus Indonesia di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Konferensi Kopenhagen titik tolak baru kerja sama internasional dalam penanggapan perubahan iklim

Indonesia gagal memperoleh manfaat dari perdagangan karbon lewat jalur clean development mechanism (CDM) Kegagalan itu membuat Indonesia beralih ke jalur reduced emission from deforestation and degradation (REDD).

REDD Plus | Indonesia Perluas Kerja Sama Tak Hanya Norwegia

Pemerintah Indonesia memperluas keterlibatan negara-negara besar untuk mendukung program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan.

Kerja sama Indonesia sebelumnya dengan Pemerintah Norwegia untuk mendukung program Reducing Emission from Deforestation and Degration (REDD+) akan ditambah lagi dengan Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie Hidayat kepada pers seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Menteri Keuangan Kanada James H Flaherty di Istana Wapres di Jakarta, Selasa (9/11).

”Salah satu materi yang dibahas Wapres dengan Menkeu Kanada di antaranya adalah tawaran Wapres agar Kanada ikut serta dalam program pengurangan emisi di Indonesia melalui program REDD+,” ujar Yopie.

Menurut Yopie, meski tertarik, Pemerintah Kanada akan mempelajari lebih dulu program tersebut. ”Menkeu Kanada mengakui masih akan melihat lagi tawaran tersebut, mengingat Kanada sendiri baru 10 persen bisa mengurangi emisinya,” ucapnya.

Selain dengan Norwegia, menurut Yopie, Indonesia juga sudah menawarkan program yang sama kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. ”Mereka semuanya menyatakan minatnya,” ungkap Yopie.

Sebagaimana diketahui, pada kunjungan kerjanya di Oslo, Norwegia, Mei silam, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian (letter of intent) terkait dengan program REDD+.

Untuk pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan komitmen dana sebesar 1 miliar dollar AS apabila Indonesia berhasil melakukan pengurangan emisi dalam dua tahun.

Di tempat yang sama, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Lembaga REDD+ mengatakan, kemajuan kerja sama dengan Norwegia sudah sangat maju mengenai tindak lanjut REDD+.

”Sekarang kita dalam proses memilih satu dari sembilan provinsi yang akan dijadikan proyek utama pengurangan emisi,” ujar Kuntoro. Dia menambahkan, dari sebelumnya lima provinsi kawasan hutan yang disiapkan untuk REDD+, kini telah bertambah menjadi sembilan provinsi.

Kelima provinsi itu adalah Riau, Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Adapun provinsi tambahan lainnya di antaranya adalah Papua Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

”Kami juga sekarang dalam proses pembentukan lembaganya dan menyiapkan organisasi yang akan memonitor, melaporkan, dan melakukan verifikasi (MRV) atas pengurangan emisi yang dilakukan melalui deforestasi dan pencegahan perusakan hutan,” ujarnya.

Satuan tugas untuk program tersebut, menurut Kuntoro, juga telah menyiapkan mekanisme pengaturan keuangan untuk pengelolaan REDD+. ”Pemilihan provinsi akan dilakukan pada akhir tahun ini,” ujar Kuntoro.

Saat ini Indonesia sedang menyiapkan diri untuk bisa menyajikan program itu pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, Pertemuan Para Pihak ke-16 (COP-16) di Cancun, Meksiko, yang merupakan pertemuan penting untuk menetapkan langkah global menghadapi pemanasan global. (HAR)

Sumber : Kompas

Manfaat Hutan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Sosialisasi Pelaksanaan REDD-Plus Indonesia di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Konferensi Kopenhagen titik tolak baru kerja sama internasional dalam penanggapan perubahan iklim

Indonesia gagal memperoleh manfaat dari perdagangan karbon lewat jalur clean development mechanism (CDM) Kegagalan itu membuat Indonesia beralih ke jalur reduced emission from deforestation and degradation (REDD).

Indonesia Perjuangkan REDD Plus di Cancu

Indonesia memiliki target memperjuangkan kesepakatan Reduction Emission Degradation Deforestation Plus (REDD+) di konvensi tentang perubahan iklim (UNFCCC) yang diselenggarakan pada 27 November-10 Desember 2010 di Cancun, Meksiko dan dibuka secara resmi Senin ini.



"Di Cancun kita tidak akan bicara legally banding lagi. Kalau kita mampu menggolkan REDD+ ini sudah lumayan karena REDD+ konsepnya betul-betul murni dari Indonesia," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Gusti Muhammad Hatta di Jakarta, Senin (29/11/2010).

REDD adalah skema alternatif untuk memangkas emisi gas rumah kaca menghadapi perubahan iklim yang belakangan ini menjadi permasalahan global dan mulai dirasakan dampaknya. Pertemuan terakhir di Nagoya, kemitraan belum mencapai kesepakatan maksimal sehingga diharapkan dapat diwujudkan kesepakan di Cancun.


Dalam pertemuan tingkat tinggi di Cancun tersebut diharapkan ada kemajuan, sehingga menjadi jembatan untuk kesuksesan pelaksanaan UNFCCC ke-17 mendatang di Afrika Selatan.UNFCCC di Cancun Meksiko akan membahas masalah mitigasi, adaptasi dan transfer teknologi yang akan dimanfaatkan menghadapi masalah perubahan iklim yang melanda dunia.


Sementara, menurut Menteri LH, Indonesia ingin REDD+ segera bisa diimplementasikan namun sampai saat ini masih menjalani persiapan terutama terkait pengukuran emisi sehingga bisa jelas pembayarannya.


Terkait implementasi tersebut, Indonesia sudah berkomitmen tidak lagi memberi izin baru untuk pemanfaatan hutan alam pada 2011, terutama lahan gambut karena emisi yang dihasilkan sangat besar.



Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong agar pemanfaatan hutan tidak hanya kayu saja tapi juga memperhitungkan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan tersebut seperti udara, air maupun jasa rekreasi.


Sedangkan terkait target reduksi emisi yang juga belum memiliki kesepakatan, Indonesia berupaya agar dapat ditempuh melalui pertemuan bilateral dengan target negara-negara maju.



"Kita tidak mau debat terus berjalan, hutan terus rusak tapi Indonesia tidak mendapat apa-apa. Maka saya dalam setiap pertemuan melakukan pendekatan secara bilateral agar segera disepekati," katanya.

Sumber : Kompas

Manfaat Hutan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Sosialisasi Pelaksanaan REDD-Plus Indonesia di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Konferensi Kopenhagen titik tolak baru kerja sama internasional dalam penanggapan perubahan iklim

Indonesia gagal memperoleh manfaat dari perdagangan karbon lewat jalur clean development mechanism (CDM) Kegagalan itu membuat Indonesia beralih ke jalur reduced emission from deforestation and degradation (REDD).