Rencana pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) memunculkan harapan sekaligus kekhawatiran.
Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin meminta pada proses pembangunan JSS agar Presiden untuk turun langsung pada pengawasan detail mega proyek tersebut. Pasalnya, lanjut Ma’mur, pembangunan JSS ini kemungkinan besar akan mengkonversi lahan pertanian di Banten, serta berpotensi pada pembabatan hutan dan perusakan lingkungan di Sumatera.
“Presiden dan Menko Perekonomian mesti menjamin, dan melakukan MoU terbuka kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan, mempertahankan lahan pertanian dan memperhatikan industri maritim sebelum JSS ini mulai di bangun," pinta Ma’mur dalam pers rilisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/9/2011).
Besarnya kemungkinan kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan JSS ini tidak sekedar pada proses pembuatannya. Setelah usai pembangunan ini pun akan menyisakan beberapa masalah yang mesti di antisipasi pemerintah.
Legislator dari Fraksi PKS ini mencotohkan misalnya Konsumsi bahan bakar misalnya, diperkirakan akan meningkat tajam. Pemerintah mesti dapat menjelaskan bagaimana ketahanan energi masih dapat dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi akibat pembangunan Jembatan Selat Sunda, dibandingkan dengan tingkat kerusakan lingkungan dan ekses negatif lainnya harus jauh lebih tinggi.
“Pemerintah harus dapat meyakinkan kepada publik, jaminan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan memunculkan stabilitas ekonomi yang membaik. Jangan sebaliknya memunculkan kekacauan sosial ekonomi lebih tinggi sehingga memacu kemunduran bangsa”, cetus Ma’mur.
Dana Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun untuk pembangunan selat sunda ini, lanjut Ma’mur, bukan proyek sembarangan. Infrastuktur terpanjang di dunia ini jika berhasil di bangun akan menoreh catatan dunia. Untuk itu, Pemerintah mesti dapat meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pembangunan JSS ini tidak mengusik ketahanan pangan dan kelestarian hutan Indonesia.
“Presiden harus turun sendiri untuk pengawasan Jembatan Selat Sunda ini, sebagai bukti keseriusan pimpinan negara untuk kejayaan bangsanya sekaligus menjamin tidak adanya kerusakan Hutan sebagai ciri khas indetitas bangsa ini," tutup Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat (Banjabar) ini.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com
