ILLEGAL LOGGING PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI

Kerusakan hutan di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di hutan konservasi disebabkan aksi perambahan dan penebangan liar. Luas hutan konservasi yang mencapai 37 persen dari luasan wilayah hutan di Konawe Selatan, mencapai 80,415, adalah salah satu jenis hutan yang mendapat perhatian atas kerusakan tersebut.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra yang menjadi penanggungjawab atas perlindungan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan menggelar rapat pembahasan rencana pengelolaan jangka menengah kedua (RPJM II) Suaka Margasatwa di Konawe Selatan.

Dalam pertemuan itu terungkap, kurangnya penjagaan hutan konservasi dan hutan lindung lainnya, di Konawe Selatan akibat minimnya jumlah petugas lapangan yang aktif memonitoring hutan. Selain itu, juga anggaran untuk pengawasan masih sangat terbatas, termasuk kerusakan hutan ini bukan saja masyarakat yang turut, tetapi ada oknum-oknum petugas dan para cukong.

Untuk menghentikan kerusakan hutan konservasi yang semakin meluas itu, pihak BKSDA menawarkan bentuk kerjasama, termasuk saran-saran dari pemerintah Kabupaten, dan jajaran penegak hukum di Konawe Selatan.

"Kami mengakui, dengan keterbatasan petugas lapangan, termasuk anggaran, penjagaan hutan di Konawe Selatan belum maksimal. Karena itu melalui RPJM II ini kami meminta masukan dan saran atas terciptanya hutan lestari di Konawe Selatan,"ujar Sakrianto Djawie, Kepala Seksi Konserveasi Wilayah II BKSDA Sultra, kemarin.

Menurut Sakrianto, hutan konservasi di Konawe Selatan terbagi dalam empat bagian yakni Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa, Tanjung Amolengu, Tanjung Batikolo dan TN Rawa Aopa Watumoahai. Hutan konservasi ini dapat terjaga dengan baik, bila seluruh stakeholder terlibat dalam melakukan perlindungan dan menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. "Kerjasama semua pihak sangat penting dalam rangka menjaga hutan yang ada di Konawe Selatan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Konsel H Sardjun Mokke yang membuka rapat pembahasan RPJM II Suaka Marga Satwa Tanjung Batikolo mengakui, jika kawasan konservasi yang ada di Konsel sudah terjamak oleh orang-rang yang tidak bertanggungjawab. "Untuk itu kepada semua peserta memberikan masukan, termasuk turutserta dan mensosialisasikan menjaga hutan di Konawe Selatan," ujarnya.

Source : http://www.jpnn.com

Artikel Terkait :

• Strategi Perlindungan Hutan
• Kerusakan Hutan Indonesia
  
• Penyebab Kerusakan Hutan
• Degradasi Hutan
• Deforestasi
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
  
• Gambar-Gambar Kerusakan Hutan
• Dampak Kebakaran Lahan
• Dampak Negatif Pertambangan
  
• Pengertian Reboisasi dan Penghijauan
• Konservasi Tanah
• Pengertian Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
• Dampak Pemanenan Kayu Hutan
• Manfaat Ekonomi dan Dampak Ekologis Pengusahaan Hutan
• Macam dan Tipe Hutan di Indonesia
• Fungsi Hutan
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
• Pengertian Hutan | Definisi Hutan
• Manfaat Hutan
• Pengertian Abrasi Pantai
• Formasi Ekosistem Hutan
• Manfaat Hutan Mangrove
• Definisi Hutan Mangrove
• Suksesi Hutan
• Pengertian Ekosistem
• Tipe Tipe Hutan Tropis
• Indonesia jadi Miskin Tanpa Hutan
• Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir untuk Hutan Indonesia
• Illegal Logging pada Kawasan Hutan Konservasi

REDD Plus | Indonesia Perluas Kerja Sama Tak Hanya Norwegia

Pemerintah Indonesia memperluas keterlibatan negara-negara besar untuk mendukung program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan.

Kerja sama Indonesia sebelumnya dengan Pemerintah Norwegia untuk mendukung program Reducing Emission from Deforestation and Degration (REDD+) akan ditambah lagi dengan Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie Hidayat kepada pers seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Menteri Keuangan Kanada James H Flaherty di Istana Wapres di Jakarta, Selasa (9/11).

”Salah satu materi yang dibahas Wapres dengan Menkeu Kanada di antaranya adalah tawaran Wapres agar Kanada ikut serta dalam program pengurangan emisi di Indonesia melalui program REDD+,” ujar Yopie.

Menurut Yopie, meski tertarik, Pemerintah Kanada akan mempelajari lebih dulu program tersebut. ”Menkeu Kanada mengakui masih akan melihat lagi tawaran tersebut, mengingat Kanada sendiri baru 10 persen bisa mengurangi emisinya,” ucapnya.

Selain dengan Norwegia, menurut Yopie, Indonesia juga sudah menawarkan program yang sama kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. ”Mereka semuanya menyatakan minatnya,” ungkap Yopie.

Sebagaimana diketahui, pada kunjungan kerjanya di Oslo, Norwegia, Mei silam, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian (letter of intent) terkait dengan program REDD+.

Untuk pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan komitmen dana sebesar 1 miliar dollar AS apabila Indonesia berhasil melakukan pengurangan emisi dalam dua tahun.

Di tempat yang sama, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Lembaga REDD+ mengatakan, kemajuan kerja sama dengan Norwegia sudah sangat maju mengenai tindak lanjut REDD+.

”Sekarang kita dalam proses memilih satu dari sembilan provinsi yang akan dijadikan proyek utama pengurangan emisi,” ujar Kuntoro. Dia menambahkan, dari sebelumnya lima provinsi kawasan hutan yang disiapkan untuk REDD+, kini telah bertambah menjadi sembilan provinsi.

Kelima provinsi itu adalah Riau, Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Adapun provinsi tambahan lainnya di antaranya adalah Papua Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

”Kami juga sekarang dalam proses pembentukan lembaganya dan menyiapkan organisasi yang akan memonitor, melaporkan, dan melakukan verifikasi (MRV) atas pengurangan emisi yang dilakukan melalui deforestasi dan pencegahan perusakan hutan,” ujarnya.

Satuan tugas untuk program tersebut, menurut Kuntoro, juga telah menyiapkan mekanisme pengaturan keuangan untuk pengelolaan REDD+. ”Pemilihan provinsi akan dilakukan pada akhir tahun ini,” ujar Kuntoro.

Saat ini Indonesia sedang menyiapkan diri untuk bisa menyajikan program itu pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, Pertemuan Para Pihak ke-16 (COP-16) di Cancun, Meksiko, yang merupakan pertemuan penting untuk menetapkan langkah global menghadapi pemanasan global. (HAR)

Sumber : Kompas

Manfaat Hutan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Sosialisasi Pelaksanaan REDD-Plus Indonesia di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Konferensi Kopenhagen titik tolak baru kerja sama internasional dalam penanggapan perubahan iklim

Indonesia gagal memperoleh manfaat dari perdagangan karbon lewat jalur clean development mechanism (CDM) Kegagalan itu membuat Indonesia beralih ke jalur reduced emission from deforestation and degradation (REDD).