PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA

Rencana pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) memunculkan harapan sekaligus kekhawatiran.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin meminta pada proses pembangunan JSS agar Presiden untuk turun langsung pada pengawasan detail mega proyek tersebut. Pasalnya, lanjut Ma’mur, pembangunan JSS ini kemungkinan besar akan mengkonversi lahan pertanian di Banten, serta berpotensi pada pembabatan hutan dan perusakan lingkungan di Sumatera.

“Presiden dan Menko Perekonomian mesti menjamin, dan melakukan MoU terbuka kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan, mempertahankan lahan pertanian dan memperhatikan industri maritim sebelum JSS ini mulai di bangun," pinta Ma’mur dalam pers rilisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/9/2011).
Besarnya kemungkinan kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan JSS ini tidak sekedar pada proses pembuatannya. Setelah usai pembangunan ini pun akan menyisakan beberapa masalah yang mesti di antisipasi pemerintah.

Legislator dari Fraksi PKS ini mencotohkan misalnya Konsumsi bahan bakar misalnya, diperkirakan akan meningkat tajam. Pemerintah mesti dapat menjelaskan bagaimana ketahanan energi masih dapat dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi akibat pembangunan Jembatan Selat Sunda, dibandingkan dengan tingkat kerusakan lingkungan dan ekses negatif lainnya harus jauh lebih tinggi.

“Pemerintah harus dapat meyakinkan kepada publik, jaminan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan memunculkan stabilitas ekonomi yang membaik. Jangan sebaliknya memunculkan kekacauan sosial ekonomi lebih tinggi sehingga memacu kemunduran bangsa”, cetus Ma’mur.

Dana Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun untuk pembangunan selat sunda ini, lanjut Ma’mur, bukan proyek sembarangan. Infrastuktur terpanjang di dunia ini jika berhasil di bangun akan menoreh catatan dunia. Untuk itu, Pemerintah mesti dapat meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pembangunan JSS ini tidak mengusik ketahanan pangan dan kelestarian hutan Indonesia.

“Presiden harus turun sendiri untuk pengawasan Jembatan Selat Sunda ini, sebagai bukti keseriusan pimpinan negara untuk kejayaan bangsanya sekaligus menjamin tidak adanya kerusakan Hutan sebagai ciri khas indetitas bangsa ini," tutup Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat (Banjabar) ini.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com

Indonesia jadi Miskin TANPA HUTAN

Ungkapan "Indonesia jadi Miskin tanpa Hutan" memang sangat tepat dan bijaksana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, keberadaan hutan sangat penting untuk menyimpan keanekaragaman hayati dan keajaiban dunia hewan. Menurut SBY, tanpa hutan maka kondisi masyarakat Indonesia akan sangat miskin.

"Jika bukan karena manfaat yang hutan berikan maka masyarakat kita akan jauh lebih miskin," ungkap SBY ketika berpidato pada Konferensi Hutan Indonesia yang bertemakan "Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Tuntutan Makanan, Serat, Bahan Bakar, dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang (REDD+)", di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (27/9).

SBY mengatakan, seperti banyak negara lain yang diberkati dengan hutan tropis maka Indonesia juga menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya hutan. Ia berpesan, keberhasilan mengelola hutan saat ini akan menentukan masa depan anak cucu di kemudian hari.

"Inti pesan saya hari ini adalah bahwa keberhasilan kita dalam mengelola hutan akan menentukan masa depan kita dan anak-anak kita," tegas Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Dia juga menyadari, saat ini hutan terus menghadapi masalah dan tantangan besar. "Duniapun menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Pemanasan global semakin mengancam kehidupan dan bahkan kelangsungan hidup," tegasnya.

Konferensi ini diprakarsai oleh Center for International Forestry Research (CIFOR), sebuah organisasi internasional yang berpusat di Bogor, Jawa Barat. Hasil konferensi ini akan disebarkan secara online kepada khalayak dunia, termasuk mereka yang akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim atau COP 17 di Durban, Afrika Selatan.

Hadir dalam konferensi ini, antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim, Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim Bank Dunia Andrew Steer, dan Menteri Negara bidang Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan Inggris Jim Pace. Pada pukul 09.00 WIB, sebelum memberikan pidato kunci, Presiden SBY didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerima Menteri LH Norwegia Erik Solheim.

Source : http://www.jpnn.com