Rapat Jurusan Kehutanan UNPATTI AMBON untuk Membuka Program Studi Baru

Hari ini diadakan rapat jurusan kehutanan di ruang Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.
Rapat jurusan ini merupakan tindak lanjut rapat pembukaan fakultas baru fakultas kehutanan di Universitas Pattimura.
Hadir dalam rapat ini Dekan Fakultas Pertanian yang merupakan Dosen Jurusan Kehutanan yaitu Bapak Profesor John Matinahoru.

Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura Ambon mempunyai empat minat untuk membentuk profesionalisme rimbawan. Empat minat itu adalah Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Budidaya Hutan.  Dosen Jurusan Kehutanan Unpatti berjumlah 57 orang, yang tersebar di dalam empat minat tersebut dan terdapat 4 Guru Besar dengan perincian kualifikasi dosen sebagai berikut :

• S3 (Doktor)           :    7 orang ( 4 orang Guru Besar/ Profesor)
• S2 (Magister)         :  46 orang ( 1 orang Guru Besar/Profesor dan 4 sementara Studi S3)
• S1 (Sarjana)           :    3 orang ( 2 sementara Studi S2)

Untuk lebih jelas mengenai Jurusan Kehutanan Unpatti Ambon dapat mengunjungi  website JURUSAN KEHUTAN UNPATTI AMBON dengan alamat http://kehutanan.unpatti.ac.id.

Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir untuk Hutan Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menteri Negara bidang Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Perdesaan Inggris Jim Paice (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim (tengah) sebelum acara pembukaan Konferensi Kehutanan Indonesia di Jakarta kemarin.

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan mendedikasikan tiga tahun terakhir pemerintahannya untuk menjaga kelestarian hutan tropis Indonesia.

Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang prolingkungan terutama hutan. Presiden mengungkapkan, kesuksesan Indonesia dan dirinya dalam menjaga hutan sekarang ini akan sangat menentukan masa depan generasi mendatang. Hutan tropis Indonesia tidak hanya berperan besar dalam mengurangi polusi udara dunia, tapi juga menjadi sumber kehidupan ekonomi dan sosial.

”Saya akan melanjutkan kerja dan dedikasi selama tiga tahun terakhir masa pemerintahan saya untuk mencapai hasil abadi dalam menjaga dan memperkaya lingkungan dan hutan Indonesia,” tutur Presiden SBY pada acara Konferensi Kehutanan Indonesia di Jakarta kemarin. Sebagai komitmen untuk menjaga lingkungan, Presiden SBY berjanji tidak akan mengorbankan kelestarian hutan demi tujuan ekonomi.Mantan Menteri Pertambangan dan Energi tersebut mengemukakan, manajemen pengelolaan hutan terkait erat dengan kehidupan rakyat, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi.

Dengan alasan itulah, pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk menggandeng stakeholder dalam mengelaborasi kepentingan ekonomi dan lingkungan. ”Di kemudian hari, saya tidak ingin bercerita kepada cucu saya,Almira,bahwa kita tidak bisa menyelamatkan hutan dan orang-orang yang tergantung pada hutan,”tandas Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, kebijakan ekonomi Indonesia selalu menggabungkan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Hatta juga menegaskan pemerintah konsisten dengan roadmappelestarian lingkungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan optimistis target pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada 2020 bakal tercapai.Upaya mencapai target tersebut antara lain ditempuh melalui dua kebijakan strategis yang saling mendukung. Kebijakan pertama adalah moratorium pembukaan lahan hutan alam primer dan lahan gambut seluas 72 juta hektare untuk jangka dua tahun. Kedua, program penanaman semiliar pohon yang telah dilaksanakan tahun lalu dan akan berlanjut tahun depan.

Tahun lalu angkanya bahkan melampaui target menjadi 1,5 miliar pohon. ”Melalui kebijakan moratorium yang ditunjang penanaman semiliar pohon, saya yakin target penurunan emisi bisa lebih dari 26% bahkan mencapai 40%,”ucapnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

ILLEGAL LOGGING PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI

Kerusakan hutan di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di hutan konservasi disebabkan aksi perambahan dan penebangan liar. Luas hutan konservasi yang mencapai 37 persen dari luasan wilayah hutan di Konawe Selatan, mencapai 80,415, adalah salah satu jenis hutan yang mendapat perhatian atas kerusakan tersebut.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra yang menjadi penanggungjawab atas perlindungan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan menggelar rapat pembahasan rencana pengelolaan jangka menengah kedua (RPJM II) Suaka Margasatwa di Konawe Selatan.

Dalam pertemuan itu terungkap, kurangnya penjagaan hutan konservasi dan hutan lindung lainnya, di Konawe Selatan akibat minimnya jumlah petugas lapangan yang aktif memonitoring hutan. Selain itu, juga anggaran untuk pengawasan masih sangat terbatas, termasuk kerusakan hutan ini bukan saja masyarakat yang turut, tetapi ada oknum-oknum petugas dan para cukong.

Untuk menghentikan kerusakan hutan konservasi yang semakin meluas itu, pihak BKSDA menawarkan bentuk kerjasama, termasuk saran-saran dari pemerintah Kabupaten, dan jajaran penegak hukum di Konawe Selatan.

"Kami mengakui, dengan keterbatasan petugas lapangan, termasuk anggaran, penjagaan hutan di Konawe Selatan belum maksimal. Karena itu melalui RPJM II ini kami meminta masukan dan saran atas terciptanya hutan lestari di Konawe Selatan,"ujar Sakrianto Djawie, Kepala Seksi Konserveasi Wilayah II BKSDA Sultra, kemarin.

Menurut Sakrianto, hutan konservasi di Konawe Selatan terbagi dalam empat bagian yakni Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa, Tanjung Amolengu, Tanjung Batikolo dan TN Rawa Aopa Watumoahai. Hutan konservasi ini dapat terjaga dengan baik, bila seluruh stakeholder terlibat dalam melakukan perlindungan dan menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. "Kerjasama semua pihak sangat penting dalam rangka menjaga hutan yang ada di Konawe Selatan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Konsel H Sardjun Mokke yang membuka rapat pembahasan RPJM II Suaka Marga Satwa Tanjung Batikolo mengakui, jika kawasan konservasi yang ada di Konsel sudah terjamak oleh orang-rang yang tidak bertanggungjawab. "Untuk itu kepada semua peserta memberikan masukan, termasuk turutserta dan mensosialisasikan menjaga hutan di Konawe Selatan," ujarnya.

Source : http://www.jpnn.com

Artikel Terkait :

• Strategi Perlindungan Hutan
• Kerusakan Hutan Indonesia
  
• Penyebab Kerusakan Hutan
• Degradasi Hutan
• Deforestasi
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
  
• Gambar-Gambar Kerusakan Hutan
• Dampak Kebakaran Lahan
• Dampak Negatif Pertambangan
  
• Pengertian Reboisasi dan Penghijauan
• Konservasi Tanah
• Pengertian Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
• Dampak Pemanenan Kayu Hutan
• Manfaat Ekonomi dan Dampak Ekologis Pengusahaan Hutan
• Macam dan Tipe Hutan di Indonesia
• Fungsi Hutan
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
• Pengertian Hutan | Definisi Hutan
• Manfaat Hutan
• Pengertian Abrasi Pantai
• Formasi Ekosistem Hutan
• Manfaat Hutan Mangrove
• Definisi Hutan Mangrove
• Suksesi Hutan
• Pengertian Ekosistem
• Tipe Tipe Hutan Tropis
• Indonesia jadi Miskin Tanpa Hutan
• Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir untuk Hutan Indonesia
• Illegal Logging pada Kawasan Hutan Konservasi

HUTAN UNTUK DIWARISKAN KEPADA ANAK CUCU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau menyampaikan cerita sedih mengenai kerusakan hutan dan kepunahan hewan kepada cucu tersayangnya, Almira. Oleh karena itu ia menyerukan dilakukan perubahan pengelolaan hutan, agar pengelolaan hutan menjadi lebih mendukung kelestarian.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono, Selasa (27/9/2011), di Jakarta, saat menyampaikan pidato kunci di hadapan ratusan peserta dan wartawan dari berbagai negara dalam konferensi internasional mengenai hutan Indonesia.

Almira adalah putri dari pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anissa Pohan

"Saya tidak mau nanti menjelaskan kepada cucu saya, Almira, bahwa kita tidak mampu menyelamatkan hutan dan orang-orang yang bergantung kepada hutan. Saya tidak mau menceritakan kepadanya kabar menyedihkan bahwa harimau, badak, dan orangutan punah seperti dialami oleh dinosaurus dulu," tutur Presiden.

"Presiden Yudhoyono menegaskan agar semua pihak harus mau mengubah cara mengelola hutan. Dengan begitu, hutan akan tetap lestari sekalipun kita tetap berupaya keras mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com

Amerika Serikat kucurkan Dana US$1,5 juta untuk REDD Plus di Indonesia

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberikan pendanaan awal sebesar US$1,5 juta dari pendanaan multi-juta dolar Dana Hutan dan Iklim Gubernur atau “Dana GCF”, untuk mendukung implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di negara bagian dan propinsi GCF.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menuturkan dana GCF merupakan fasilitas pertama di dunia dimana donor publik dan swasta serta investor dapat secara langsung mendanai upaya-upaya REDD+ negara bagian dan propinsi di banyak negara.

“Hari ini para Gubernur GCF menyediakan peluang kemitraan yang unik untuk membantu kita mengembangkan jalur-jalur baru menuju pembangunan rendah emisi sambil tetap mengedepankan prioritas masyarakat lokal pengguna hutan untuk meningkatkan standar hidup mereka dan akses mereka ke pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya, hari ini.

Saat ini, peluang-peluang pendanaan bagi negara bagian dan propinsi yang berupaya mengembangkan program-program REDD+ yang inovatif masih terbatas.

Dana GCF dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan ini lewat pembentukan sebuah fasilitas pendanaan independen senilai US$6 juta untuk mempromosikan pengembangan program-program REDD+ se-negara bagian/propinsi yang berhasil.

Pada Agustus 2011, Departemen Negara Amerika Serikat menjadi penyokong dana awal untuk Dana GCF, lewat komitmen pendanaan sebesar US$1,5 juta untuk mendukung peningkatan kajian stok karbon hutan se-negara bagian dan peningkatan proses-proses stakeholder.

Dana GCF sedang mencari tambahan dana sebesar US$4,5 juta untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dan direncanakan untuk periode 2012-2013 terkait perhitungan karbon hutan, program-program pengembangan model-model pembagian manfaat dan kegiatan-kegiatan pendukung implementasi REDD+. (bsi)

Belajar dari Brazil yang Sukses Menjaga Hutan

Brazil, negara di Amerika Latin yang memiliki keanekaragaman hutan dan luasan hutan tertinggi di dunia itu, diklaim sukses menjaga hutannya dari perusakan dan penebangan. Mekanisme dan sistem di negara itu bisa dicontoh dan diadaptasikan bagi pengelolaan hutan di Indonesia.

Dalam konferensi pers Governors’ Climate and Forests (GCF) Task Force Annual Meeting 20-22 September 2011, Senin (19/9/2011) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Koordinator GCF Brasil, Mariana Pavan, mengatakan, negara yang jauh lebih dulu menerapkan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) itu membangun kerja sama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

”LSM dan masyarakat berdiskusi untuk mencari prinsip-prinsip REDD untuk dituangkan dalam peraturan,” ucapnya.

Ia mengemukakan, keberpihakan terhadap masyarakat adat dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam hutan mutlak dilakukan. Karena sejak awal masyarakat yang menjadi sasaran kesuksesan REDD, program ini pun mengakar. ”Di dalam REDD jelas status dan keuntungan yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Avi Mahaningtyas, Koordinator GCF Indonesia mengatakan, Pemerintah Brasil telah melindungi masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada alam hutan. ”Masyarakat Surui di Brasil punya program dalam mengelola wilayahnya,” kata Avi.

Selain keterlibatan masyarakat, menurut Avi, peran pemerintah, terutama pemerintah daerah yang menjalankan REDD, sangat diperlukan. ”GFC ini menjadi momentum atau pelajaran negara-negara lain dalam perbaikan tata kelola hutan dan alam yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” tuturnya.

Kegiatan GCF akan dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto hanya hadir melalui konferensi jarak jauh. Gubernur dari luar negeri tidak ada yang hadir.

GCF Task Force ini diikuti Pemerintah Daerah Bagian Para, Amapa, Mazonas, Mato Grosso, Para (Brasil); Pemerintah Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Barat (Indonesia); Pemerintah Daerah Bagian Cempeche, Chiapas (Meksiko); Pemerintah Daerah Bagian Cross River (Nigeria); dan Pemerintah Daerah Bagian California, Illinois (Amerika Serikat).

Sumber : Kompas.com

Masyarakat Adat Bicara Pada Pertemuan Governors Climate and Forests (GCF).

Masyarakat desa-desa yang menjadi proyek pembangunan rendah karbon membacakan tuntutan mereka dalam Governors Climate and Forests (GCF). Dalam pertemuan tingkat dunia untuk membahas iklim dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu, mereka membacakan enam tuntutan.

Warga Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yulin Wan, Selasa (20/9/2011), menuturkan, enam perwakilan masyarakat desa termasuk dirinya telah meminta agar bisa membacakan tuntutan tersebut. Mereka berasal dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalteng. Jika tidak, hasil GCF dikhawatirkan akan sulit diterima di wilayah-wilayah itu.

Permintaan itu akhirnya dipenuhi dan disambut gembira para perwakilan masyarakat. Mereka membacakan aspirasnya di hadapan para undangan GCF dalam waktu hanya sekitar lima menit menjelang pukul 17.00 tadi.

"Tuntutan pertama, kami ingin kepastian terlibat dalam tahapan dan keputusan program GCF. Kami juga menuntut punya hak dan akses informasi yang lengkap," ujar Yulin.

Tuntutan ketiga adalah wilayah yang dikelola masyarakat secara turun temurun atau adat bisa diakui. " Kami mendesak pengakuan atas kawasan itu agar menjadi wilayah kelola masyarakat. Lokasi pembangunan ekonomi rendah karbon juga harus punya batas kawasan yang jelas," ujar Yulin.

Tuntutan keempat, masyarakat berhak memanfaatkan hutan serta sumber daya alamnya. Sementara, tuntutan kelima adalah pelaksana proyek GCF harus punya mekanisme penyelesaian konflik. Pelaksana proyek perlu proaktif terlibat dalam penyelesaian konflik masyarakat. Terutama, konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

"Tuntutan terakhir, semua proses menentukan manfaat proyek GCF harus ditetapkan masyarakat sendiri," kata Yulin.


Sumber : Kompas.com

Pertemuan Governors Climate Change (GCF) di Palangka Raya tidak dihaidri Gubernur dari Luar Negeri

Hingga hari kedua, Rabu (21/9/2011), tidak ada gubernur dari luar negeri yang hadir dalam pertemuan Governors Climate Change (GCF).

Koordinator GCF Indonesia, Avi Mahaningtyas, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu, mengatakan, nama resmi dari pertemuan tingkat dunia untuk membahas iklim dan hutan itu yakni GCF Task Force. Karena itu, mereka yang hadir umumnya adalah satuan tugas atau task force dari provinsi atau negara bagian.

"Biasanya, acara yang dihadiri gubernur yakni Green Governors Summit. Itu acara tahunan di California, Amerika Serikat," kata Avi.

Acara lain yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UN FCCC) yang tahun ini digelar di Durban, Afrika Selatan pada November-Desember 2011.

Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyebutkan, GCF merupakan pertemuan para gubernur di dunia. Pertemuan digelar pada 20-22 September 2011.

Mereka yang hadir mewakili gubernur asing adalah pejabat terkait, semacam kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Undangan berasal dari 15 provinsi atau negara bagian di Indonesia, Mexico, Brazil, dan Nigeria. Sebanyak lima daerah adalah provinsi di Indonesia.

Avi mengatakan, selain pihak pemerintah, mereka yang hadir dalam acara itu antara lain aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan akademisi. Jumlah undangan lebih kurang 190 orang dan sekitar 50 orang berasal dari luar negeri.

Sumber: Kompas.com

Di Kota Palangka Raya Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Plus Kembali dibahas.

Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) tak akan bekerja dengan baik jika tidak melibatkan masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan William Boyd, Penasihat Senior GCF (Governor's Climate and Forest Task Force), dalam jumpa pers kepada wartawan, Senin 19 September 2011 petang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

"GCF merupakan kerja sama yang unik," kata Boyd yang menjadi peneliti di Universitas Colorado, Amerika Serikat. GCF, ujarnya, dibentuk untuk memberi masukan tentang program yang komprehensif dari REDD plus atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini diluncurkan sejak Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali pada 2007.

Pada 20-22 September 2011, Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah pertemuan kelima Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur (GCF). Lembaga ini merupakan asosiasi 15 negara bagian atau provinsi yang memiliki hutan di seluruh dunia. Negara bagian di Amerika yang bergabung adalah California dan Illinois, sementara di Brazil adalah Amazonas, Acre, Amapa, Mato Grosso, dan Para.

Di Meksiko, negara bagian yang ikut serta adalah Campeche dan Chiapas. Di Nigeria ada Cross River State. Sementara di Indonesia ada empat provinsi yang bergabung, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Luas hutan dari seluruh anggota GCF adalah 20 persen hutan di seluruh dunia.

Boyd berharap negara bagian dan provinsi yang tergabung dalam GCF memimpin dunia dalam pengembangan program-program REDD plus yang kuat dan berkelanjutan. "Tidak banyak forum dialog antarprovinsi di level nasional dan internasional untuk menyusun arsitektur REDD," kata Avi Mahaningtyas, Koordinator GCF untuk Indonesia.

Koordinator GCF Brazil, Mariana Nogueira Pavan, menjelaskan manfaat GCF yang mampu menumbuhkan kesadaran publik terhadap REDD. "Forum ini jadi sarana tukar-menukar pengalaman pelaksanaan program pengurangan emisi melalui hutan," ujarnya.

Memang selama tiga hari pertemuan akan diisi diskusi oleh berbagai pakar internasional tentang isu-isu perlindungan sosial dan lingkungan, pendanaan, dan penyelarasan program REDD plus. Satuan tugas juga bakal mengumumkan pembentukan sebuah mekanisme pendanaan baru bagi anggota GCF.

Sumber : Tempointeraktif.com

Amerika Serikat Memberi Dana 1,5 Juta Dollar untuk Kehutanan Indonesia

Amerika Serikat memberi pendanaan awal bagi kegiatan Satgas Governors Climate and Forest (GCF) sebesar 1,5 juta dolar AS. Dana awal diberikan setelah anggota GCF sepakat membentuk fasilitas pendanaan (GCF Fund) yang independen dengan dana enam juta dolar AS.

"GCF Fund merupakan fasilitas pertama di dunia dimana donor publik dan swasta serta investor dapat secara langsung mendanai upaya-upaya REDD Plus (Reduction Emisions Deforestation and Forest Degradation)," kata kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam pertemuan GCF di Palangka Raya. Kalteng menjadi tuan rumah pertemuan tahunan GCF kelima pada 20-21 September 2011 ini.

Para gubernur di GCF menyediakan peluang kemitraan yang unik untuk membantu mengembangkan jalur-jalur baru menuju pembangunan rendah emisi sambil tetap mengedepankan prioritas masyarakat lokal pengguna hutan untuk meningkatkan standar hidup mereka dan akses mereka ke pendidikan dan layanan kesehatan.

GCF adalah sebuah kolaborasi subnasional yang unik antara 15 negara bagian dan provinsi dari Amerika Serikat (AS), Brasil, Indonesia, Nigeria, dan Meksiko yang memiliki lebih dari 20 persen hutan tropis di dunia. Deforestasi hutan tropis secara signifikan mempengaruhi perubahan iklim dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan hasil hutan.

GCF diluncurkan oleh Gubernur California Arnold Schwarzeneger dan delapan gubernur lainnya dari AS, Brasil dan Indonesia pada November 2008. GCF bekerja untuk melindungi hutan tropis dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mengembangkan mekanisme dan peluang untuk mengenali dan menghargai manfaat hutan.

William Boyd, penasehat senior GCF, menyatakan "Kami melihat ini sebagai sebuah contoh lain dari kepemimpinan GCF tidak hanya dalam memajukan pendekatan-pendekatan inovatif negara bagian terhadap REDD+ namun juga kepemimpinan di bidang pendanaan iklim."

GCF juga mengumumkan pembentukan Database Pengetahuan GCF yang akan menyediakan data paling komprehensif yang ada mengenai program-program REDD Plus di anggota GCF. Database ini akan menyediakan sebuah alat kunci untuk memonitor kemajuan dalam pengembangan program-program REDD Plus.

Sumber : Republika.co.id